Peraturan pemerintah tentang jalan desa. Unduh. Peraturan pemerintah tentang jalan desa

Peraturan Pemerintah ini mengatur antara lain mengenai ketentuan-ketentuan terkait analisis dampak Lalu Lintas, pengujian dan rancang bangun Kendaraan Bermotor, penyelenggaraan Terminal, Perizinan Berusaha bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta subsidi penyelenggaraan angkutan, sebagaimana diamanatkan dalam. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara danPP 47 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan mengatur tentang Klasifikasi Rumah Sakit, Kewajiban Rumah Sakit, Akreditasi Rumah Sakit, Pembinaan dan Pengawasan Rumah Sakit, dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif. E. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Status jalan terbagi menjadi 5 jenis, yakni jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Judul. 17, LN. Twitter: @kemenpu. id : 20 hlm. Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Fungsi Dan Intensitas Lalu Lintas Serta Daya Dukung Menerima Muatan Sumbu Terberat Dan Dimensi Kendaraan Bermotor. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. ” Pemberian bantuan hibah oleh pemerintah daerah itu sendiri diperbolehkan berdasarkan PPNomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun. Pasal 16 (1) Pemerintah Desa dan BPD melakukan kajian bersama terhadap usulan kewenangan Desa yang baru. 44. U. TENTANG DATABASE PERATURAN. b. ABSTRAK: a. Menurut penjelasan Pasal 1 Diktum 6 Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, yang dimaksud dengan “Peraturan Desa” adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Mengingat : 1. huruf a di atas, perlu ditetapkan peraturan pemerintah tentang Jalan; Mengingat : 1. Apa factor pendukung dan penghambat pemerintah desa Pembangunan Infrastruktur Pasca Pemekaran Di Desa Su’rulangi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar? C. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan. 34, LN. Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Bentuk Peraturan Menteri Pekerjaan. bahwa untuk meningkatkan kinerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang professional, akuntabel, dan bertujuan meningkatkan pelayanan publik, diperlukan standarisasi sarana dan prasarana kantor guna menunjang kegiatan perkantoran; b. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2006 TENTANG JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 22, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 35, Pasal 41, dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor. 781, peraturan. Jalan lokal primer. Pertimbangan PP 34 tahun 2006 tentang Jalan adalah. Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. penyelenggaraan pemerintahan daerah yang membidangi jalan. 36. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan. PADA . Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar NegaraTahun 2015 tentang Perubahan ata s Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomo r 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); i. di luar bangunan guna menerangi jalan desa dan kawasan Permukiman yang perencanaan, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan serta pembayaran rekeningnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2022. Pemerintah daerah mengatur perihal macam atau jenis pungutan yang boleh atau dilarang untuk dipungut. Jalan Bunga No. tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran SALINAN - 2 - Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. nomor. Pengesahan RUU tentang Jalan menjadi Undang-undang (Kementerian PUPR) JAKARTA, KOMPAS. Lantas, apa perbedaan dari kelimanya? Kepentingan Tercantum Dalam Aturan Penutupan Jalan Umum. Permendag No. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (PP) NOMOR 24 TAHUN 1997 (24/1997) TENTANG. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 86 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 3. 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10. 3. Indikasi bahwa pemerintah desa telah diberikan kewenangan sangat besar, tercermin dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, dimana Pemerintah Desa bertugas melaksanakan pembangunan. . m. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana di dalamnya memuat beberapa pasal yang menyangkut. Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (“PP 34/2006”) Pasal 1 angka 11 Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”) diatur dalam peraturan pemerintah. Pemerintah akan menyusun peraturan pelaksana yang mengatur lebih teknis dalam penyelenggaraan jalan. 43. Preview . Tahun. (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas: a. Peraturan Daerah tentang Jalan; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 588); 4. 1. Peraturan pelaksanaan dari Perpres ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu). Pertama, laporan disampaikan situs resmi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di lapor. 30 Sep 2023 15:50:08 Eris Riswandi. Peraturan Perundang-undangan. b ahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dalam huruf a, maka perlu menetapkan Per aturan Desa Seboro Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen tentang Pungutan Desa . OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA 3% (TIGA PERSEN) DARI DANA DESA: 14 Maret 2023. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK Tahun 2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna 6. a. 12 Tahun 2011 menyebutkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang (L embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010. 05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran BantuanUndang -Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. PP No. Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, Jalan Umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan kabupaten,. TENTANG DATABASE PERATURAN. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. Itulah beberapa kumpulan regulasi desa baik yang lama,mengalami perubahan,ataupun baru sebagai pedoman dalam pengelolaan desa. Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa. bahwa Peraturan. 6. org. Undang-undang No. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 3. emosional dan jarak dengan desa. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86. Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai, Menteri22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. Dalam rangka mewujudkan upaya tersebut, Kementerian Keuangan bersama Kementerian Agraria. Layanan premium berupa analisis hukum dwibahasa, pusat data peraturan dan putusan pengadilan, serta artikel premium. Indonesia, Kementerian Dalam Negeri. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4655); 13. menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kecamatan; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaem penugasan khusus. Sarana Umum adalah. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 35. Produk Hukum Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Surat Edaran (SE) Menteri, Instruksi Menteri, Keputusan Dirjen, SE Dirjen, Direktorat Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan. proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Register Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2020. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);. LN. Pembina Jalan Desa adalah Pemerintah Desa/Kelurahan; 9. sdgs desa dan penerapannya ke dalam rkp desa dan rpjm desa: 08 februari 2022 | 22. 500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Laik Fungsi Jalan;. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Desa. Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan. Oleh Topan Yuniarto. peraturan. id, warga dapat melaporkan jalan rusak kepada pemerintah melalui dua cara. Jalan - Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006. Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2022. komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir dengan pendekatan ekonomi sirkular oleh pemerintah pusat, pemerintah. 2022/No. Hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2006 tentang Jalan. 3. Landasan hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan. Atas Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah. Di tahun 2019 ini kami baru sempat menerbitkan contoh perdes aset desa. Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, wewenang pemerintah. pu. 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2006 TENTANG JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 22, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 35, Pasal 41, dan Pasal 62 Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan perlu menetapkan. U. Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa. Pemrakarsa. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatTahun 2006 tentang Jalan (Pasal 4), Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara jalan umum wajib mengusahakan agar jalan dapat digunakan sebesar-besar. Peraturan di Desa tersebut dijelaskan dalam Pasal 3 tetap dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Jalan merupakan bagian dari layanan publik. PP 55/2009 tentang Perubahan Kedua, Kegiatan Hulu Migas. huruf b, tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia. Berikut daftar lengkap peraturan pelaksana UU Cipta Kerja seperti didapat Liputan6. Tentang. Peraturan Menteri Dalam Negeri. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 4. Tipe Dokumen. 5539, LL SETNEG : 71 HLM Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ABSTRAK: Resmi Disahkan, Ini 11 Poin dalam UU Jalan Terbaru. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 6 Tahun. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Memang benar pernyataan Anda bahwa Pasal 24 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (“UU Bangunan Gedung”) mengatur setiap bangunan gedung harus memenuhi. yakni Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. anggaran pemerintah desa pada aturan atau pedoman yang melandasi? ” Pada aturan itu misalkan anggarannya itu dipatok misalkan untuk rabat jalan kan anggarannya itu lima puluh juta itu nanti kepotong PPN dan PPh nya sehabis itu nanti tinggal sisanya untuk pelaksaan. 07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, 13 Pasal 1 butir (9) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum. 34 Tahun 2006 tentang Jalan Pasal 61 ayat (4) dan 62 ayat (6) Permen PU No. Tutup. undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dengan rahmat tuhan yang maha esa . Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik. DENGAN RAHMAT TUHAN. Tahun. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan T. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. Jalan Gatot Subroto 31; Jakarta. 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara. f. Lain, Tanah Badan Jalan dan lain-lain sejenisnya. Beranda; Peraturan. Status jalan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006. 10 Tahun 2004, yang sudah diganti dengan UU No. TENTANG DATABASE PERATURAN. Pas al 3 (1) Orang perseorangan. Pasal I. Pengesahan RUU tentang Jalan menjadi Undang-undang (Kementerian PUPR) JAKARTA, KOMPAS. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai status jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4. Jalan Kabupaten 4. Bidang. 16. Di dalam Bab VI tentang Keuangan dan Kekayaan Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 diatur hal-hal terkait keuangan desa,Pemanfaatan Barang Milik Negara. 25. 2006 No. Turunan dari Undang-Undang tersebut adalah Peraturan Pemerintah No. Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Fungsi Dan Intensitas Lalu Lintas Serta Daya Dukung Menerima Muatan Sumbu Terberat Dan Dimensi Kendaraan Bermotor. Demikianlah bunyi Peraturan Menteri Perhubungan PM 27 tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan. Pemerintah kota, untuk jalan kota. 2021. Jalan Kabupaten. dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan peraturan pemerintah tentang Jalan; Mengingat : 1. E. PP Jalan ini salah satunya mengatur tentang bagian-bagian jalan yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan (Pasal 33 PP Jalan). Peraturan Desa (Perdes) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah peraturan desa yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan persetujuan bersama Kepala Desa. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, maka sesuai dengan kewenangan/status, maka jalan umum dikelompokkan sebagai berikut:. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. com, JAKARTA – Peraturan Pemerintah (PP) No. Kepada bekas pemilik dari tanah-tanah yang berdasarkan pasal 1 Peraturan ini diambil oleh Pemerintah untuk dibagi-bagikan kepada yang berhak atau dipergunakan oleh. 12 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA. Sementara menurut fungsinya, jalan dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. 2019 tentang Perubahan Kedua PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan focus perubahan mengenai penyetaraan penghasilan tetap (siltap) Kepala Desa dan perangkat desa setara dengan gaji PNS golongan II/a, untuk ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Pasal 88: Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. U. 1 KERANGKA PERATURAN TENTANG DESA DI TINGKAT NASIONAL UU. Peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran. TENTANG DATABASE PERATURAN. 2, BN. 17. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2006 TENTANG JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2006 TENTANG JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 22, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 35,. jalan keluar apabila terjadi gejala/indikasi menurunnya kinerja direksi BUMDes.